PALOPO–Walikota Palopo, Hj Naili Trisal meminta Inspektorat Kota Palopo menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait dugaan tenaga honorer bermasalah atau fiktif yang akan diusulkan diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Palopo. Hingga saat ini, Inspektorat Palopo masih melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas para honorer yang diadukan tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo, Irfan Dahri mengatakan, pihaknya menunggu hasil verifikasi tim Inspektorat sebelum mengusulkan nama-nama tenaga honorer yang akan diangkat menjadi tenaga PPPK paruh dan diterbitkan NIP-nya oleh BKN RI.
“Banyak aduan masyarakat terkait tenaga honorer diduga fiktif, sehingga Ibu Walikota meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan berkas dan verifikasi berkas tenaga honorer sebelum diusulkan ke Pusat. Hingga saat ini, tim Inspektorat masih melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas,” kata Irfan Dahri.
Tanpa menyebut angka pastinya honorer yang diadukan bermasalah oleh masyarakat, Irfan Dahri menyebut, pihaknya menyerahkan seluruh data tenaga honorer Kota Palopo ke Inspektorat untuk kepentingan verifikasi dan pemeriksaan berkas. Jumlahnya sebanyak 3.379 orang.
“Semua berkas honorer kami serahkan ke Inspektorat. Nantinya hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas honorer dari tim Inspektorat, jika dinyatakan sudah tidak ada masalah, maka kami usulkan ke Pusat untuk diangkat PPPK dan diterbitkan NIP-nya,” katanya.
Irfan Dahri mengakui, batas akhir pengusulan penerbitan NIP PPPK paruh waktu akhir Desember 2025, sehingga masih ada waktu untuk pemeriksaan dan verifikasi berkas di Inspektorat. “TMT pengangkatan PPPK paruh waktu juga berlaku Januari 2026,” katanya. (nada)