PALOPO -- Memasuki triwulan ke empat, DPRD mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai langkah nyata, DPRD khususnya komisi B akan melakukan monitoring dalam memastikan capaian PAD.
Anggota komisi B DPRD Palopo, Cendrana Saputra mengungkapkan beberapa OPD yang memiliki pendapatan harus memaksimalkan realisasi dari setiap objek pendapatan.
"Seperti, pendapatan parkir, tambang dan lain-lain sebagainya harus jelas sejauhmana realisasinya. Oleh karenanya, kami komisi B mengevaluasi OPD terkait," katanya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Pelaksanaan monitoring yang akan dilakukan pihaknya, seiring instruksi Wali Kota Palopo dalam memaksimalkan setiap pendapatan dari sejumlah OPD.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan mengagendakan rapat kerja dengan beberapa OPD terkait realisasi pendapatan. Apa lagi, ini sudah masuk triwulan ketiga, sehingga harus memastikan capaian pendapatan ini," katanya.
Ia menambahkan, terkait soal PAD merupakan hal paling urgen sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ke depan.
"Sebab, jika pendapatan tidak maksimal, maka akan mempengaruhi kegiatan Pemerintah Kota ke depan. Sementara, dana transfer pusat ke Palopo mengalami pengurangan, maka mau tak mau PAD harus dimaksimalkan," tandas legislator asal partai Demokrat ini.
Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota Palopo menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di tahun 2026.
Pemangkasan dana ini meliputi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Untuk DAU mencakup DAU yang tidak terikat mengalami penurunan dari Rp 446 miliar pada 2025 menjadi Rp 420 miliar.