PALOPO–Keinginan Walikota Palopo, Hj Naili Trisal Tahir mewujudkan pemerintahan ‘Palopo Baru’ bersih dan bebas korupsi tampaknya bakal penuh tantangan. Musababnya, sesuai rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Palopo masuk zona merah korupsi.
Bersama 18 daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo masuk kategori zona merah korupsi atau daerah rentan kasus korupsi.
KPK memberikan peringatan keras kepada daerah di Sulsel yang mendapatkan cap zona merah, termasuk kepada Walikota Palopo, Hj Naili Trisal. Peringatan keras itu disampaikan Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, saat bertemu dengan para kepala daerah se Sulsel. Tidak main-main, pertemuan yang digelar pada hari Kamis lalu itu, 16 Oktober 2025, berlangsung sekitar 8 jam di Kantor Gubernur Sulsel.
Sesuai peta kerentanan korupsi yang dipetakan KPK dalam pertemuan tersebut, wilayah Luwu Raya menunjukkan hasil yang ‘terbelah’. Kota Palopo dipastikan masuk dalam daftar 19 daerah yang berstatus zona merah. Sementara itu, dua kabupaten lain di Luwu Raya, yakni Kabupaten Luwu dan Luwu Timur, berada di zona yang sedikit lebih baik, yakni zona kuning atau waspada, dengan nilai SPI antara 73-77.9.
Pertemuan yang digagas KPK ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi dan mendorong perbaikan integritas di lingkungan pemerintahan daerah.
Johanis Tanak menegaskan, langkah ini adalah bagian dari strategi pencegahan korupsi yang menjadi faktor utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Memang kita melihat, kita sudah melakukan pemetaan, ini bagaimana di provinsi ini dan bagaimana di kabupatennya serta di kota. Kami sudah melakukan pemetaan, oh begini, sehingga kami perlu datang ke sini,” ungkap Johanis.
SPI sendiri merupakan inisiatif KPK untuk mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Nilai yang rendah (zona merah) mengindikasikan bahwa suatu daerah memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik-praktik koruptif, baik dari sisi tata kelola, transparansi, hingga layanan publik.
Wakil Ketua KPK menekankan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas upaya pencegahan. “Yang dibahas tentunya yang tidak terlepas dengan bagaimana upaya kita supaya korupsi tidak terjadi di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah kota, kabupaten se-Sulawesi Selatan. Jadi lebih dini kami melakukan pencegahan,” jelasnya.
Langkah preventif KPK dengan mendatangi langsung dan memberikan ‘warning’ kepada 19 daerah ini diharapkan dapat memicu perbaikan signifikan dalam waktu dekat. Palopo, sebagai salah satu kota di Luwu Raya yang teridentifikasi dalam zona merah, dituntut untuk segera membenahi sistem internalnya.
Di sisi lain, posisi Kabupaten Luwu dan Luwu Timur yang berada di zona kuning memberikan sedikit angin segar, namun tetap harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak terperosok ke zona merah.
Walikota Palopo, Hj. Naili Trisal yang menghadiri langsung rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan itu, menyatakan komitmennya siap mendukung penuh langkah KPK dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, meski Palopo mendapatkan cap zona merah.
Naili yang belum 100 hari memimpin Kota Palopo menilai, cap zona merah tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya selaku kepala daerah bersama jajarannya, untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Menurut Naili, rakor bersama KPK menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan, termasuk Pemerintah Kota Palopo, dalam mendorong implementasi pemberantasan korupsi yang terukur dan berkelanjutan