PALOPO–Anggota DPRD Palopo, Abdul Salam, menyatakan dukungannya kepada Walikota Palopo, Hj Naili Trisal menerapkanSurat Edaran (SE) Nomor 900.1.4.8/1/BPKAD. Salam yang belakangan ini dijuluki ‘Mayor Teddy’ ini, secara tegas menyatakan, tidak ada yang salah dan keliru dilakukan Naili Trisal terkait proses pencairan keuangan daerah harus lewat meja kepala daerah.
Sebaliknya, Abdul Salam menilai, kewajiban persetujuan Walikota Palopo sebelum anggaran daerah dicairkan, sebagai langkah reformasi birokrasi awal yang penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel. “Ini bukan soal mengambil alih, tapi mencegah kebocoran sejak dini,” tegas politisi NasDem ini.
Salam bahkan menyentil keras para pengkritik. “Lucu kalau ada yang menyebut ini sentralisasi kekuasaan. Baru jalan dua bulan, kok sudah heboh,” kata Salam, seraya menegaskan, kepala daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengambil alih kontrol sementara demi konsolidasi sistem.
Ia menduga resistensi datang dari pihak yang selama ini “terlalu nyaman” dengan sistem yang longgar. “Ini bukan soal kekuasaan. Ini soal leadership. Awalnya memang perlu kontrol yang ketat,” tuturnya, menandakan bahwa kebijakan ini adalah fase transisi sebelum sistem keuangan dilimpahkan kembali. DPRD, katanya, akan tetap mengawasi, bukan mendikte teknis birokrasi.
Diberitakan sebelumnya, Walikota Palopo, Walikota Palopo, Hj Naili Trisal diingatkan agar lebih berhati-hati supaya tidak terjebak ‘perangkap politik’ terkait kebijakan keuangan daerah, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.4.8/1/BPKAD. Sentralisasi kebijakan Walikota Naili ini– yang mewajibkan persetujuan untuk setiap pencairan dana lewat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)– sangat rawan menjebak walikota sendiri. Apalagi jika muncul masalah hukum terkait keuangan daerah.
Akademisi dan ahli kebijakan publik Unanda Palopo, Dr. Syahruddin Syah, mengingatkan Walikota Naili agar lebih berhati-hati menerapkan kebijakan tersebut. Sebab, kata dia, sentralisasi kewenangan ini sebagai ‘jebakan politik’ bagi Walikota Naili.
“Kalau semua pencairan harus lewat Walikota Palopo, itu akan memperlambat proses pelayanan, itu sama saja menjebak diri sendiri,” tegas Syahruddin, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, fungsi kontrol seharusnya dimaksimalkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bukan ditarik langsung ke kepala daerah. Hal ini juga mengindikasikan ketiadaan kepercayaan pada pejabat struktural.
Pemkot Palopo berdalih kebijakan ini untuk transparansi dan akuntabilitas APBD. Namun, Syahruddin mengingatkan, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi (kepercayaan), dan struktur birokrasi—mengutip Teori Edward III.
Ia mengingatkan Walikota Naili untuk segera mengevaluasi aturan ini dan mengadopsi pendekatan Pentahelix untuk tata kelola pemerintahan yang modern. “Jika komunikasi tersumbat dan distribusi wewenang terhambat, pemerintahan Palopo berisiko jalan di tempat,” pesannya.
Diketahui, sejak Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.4.8/1/BPKAD yang diteken langsung Walikota Palopo pada 26 September 2025, setiap pencairan dana oleh Perangkat Daerah (PD) wajib mendapatkan persetujuan langsung dari Walikota sebelum Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan.
Kebijakan ini, yang mulai berlaku sejak ditetapkan, memunculkan dua wajah, yakni di satu sisi diklaim sebagai upaya preventif penyimpangan dan penegakan akuntabilitas kas daerah. Namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya sentralisasi kekuasaan keuangan yang berpotensi menghambat laju pekerjaan di lapangan.
SE Wali Kota Naili Trisal menetapkan alur pencairan dana yang jauh lebih ketat. Sebelumnya, proses pencairan di tingkat PD seringkali lebih cepat dengan kewenangan yang melekat pada Pengguna Anggaran (PA). Dalam mekanisme baru ini, proses diubah total, yakni pengguna anggaran di setiap OPD wajib mengajukan permohonan pembayaran belanja, lengkap dengan rincian kegiatan, rekening, nilai belanja, dan sumber dana.
Permohonan Persetujuan: Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian mengambil peran sentral dengan mengajukan permohonan persetujuan tersebut langsung kepada Wali Kota sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah. Setelah disetujui Walikota Palopo,
BUD baru menerbitkan surat persetujuan pencairan dana. Dan rupanya, Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D hanya bisa diterbitkan setelah surat persetujuan dari Walikota diterima.
Narasi resmi Pemerintah Kota Palopo menyatakan bahwa langkah ini sebagai upaya strategis untuk mendorong transparansi dan memastikan setiap rupiah APBD bisa dipertanggungjawabkan, sejalan dengan UU Perbendaharaan Negara dan aturan keuangan daerah terbaru. Ini disebut-sebut sebagai ‘rem darurat’ untuk mencegah potensi penyimpangan dan menjaga kas daerah.